Pertanyaan:
Bolehkah kami melakukan shalat di belakang imam, yang ditunjuk oleh
pemerintah, yang tidak menyeru kepada ajaran Islam yang murni, tetapi justru
mengusung paham demokrasi dan sekulerisme?
Jawaban oleh Tim Fatwa IslamQA, di bawah pengawasan Syekh Muhammad bin
Shalih Al-Munajjid Hafizahullah
Tentang shalat di belakang seseorang yang mengusung paham demokrasi dan
sekulerisme:
Jika dia menyeru pada penghapusan syariat Islam, juga tidak membolehkan
hukum Allah mengatur kehidupan umat Islam, serta menyeru pada pemisahan agama
dari kehidupan masyarakat, maka kita tidak boleh shalat di belakang orang
seperti ini.
Akan tetapi jika yang dimaksud adalah bahwa orang tersebut berpendapat atas
bolehnya ikut pemilihan umum (pemilu), maka hukum di dalam perkara ini masih diperbincangkan.
Meski demikian, kita tidak boleh menahan diri untuk tidak shalat di belakangnya.
Pada dasarnya, kita boleh melakukan shalat di belakang siapa saja yang
secara zahir (penampilan luar) adalah Muslim, tanpa harus menyelidiki bagaimana
orang tersebut.
Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah pernah ditanya tentang melaksanakan shalat
di belakang pengikut Maraaziqah dan kebidahan yang mereka perbuat, maka beliau
menjawab:

“Boleh bagi seseorang untuk melaksanakan shalat lima waktu, shalat
Jumat, dan shalat lainnya di belakang seorang imam yang tidak dia ketahui kebidahan
dan kemaksiatannya. Ini adalah konsensus (ijma) dari empat imam dan
ulama tersohor lainnya di kalangan umat Islam.

“Bukanlah syarat dalam mengikuti imam di dalam shalat bahwa seorang
makmum harus mengetahui bagaimana keyakinan seorang imam. Dia tidak perlu
menanyainya dan berkata, ‘Apa akidah Anda?’

“Sebaliknya, sudah seharusnya dia boleh shalat di belakang seseorang
yang memang tidak dia ketahui (kebidahan atau kemaksiatannya –pent).”

Fatwa No: 189400
Tanggal: 26 Februari
2015
Sumber: https://islamqa.info/en/189400